Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan umat manusia, karena menimbulkan kesengsaraan dan kerugian yang tidak ternilai harganya. Dalam setiap perang selalu terjadi perbuatan yang kejam dan bertentangan dengan perikemanusiaan. Untuk menjauhkan akibat peperangan telah disepakati hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law (HHI).
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, HHI dibagi 2 (dua): Pertama, “Jus ad Bellum”, yaitu hukum tentang perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata; Kedua, “Jus in Bello”, yakni hukum yang berlaku dalam perang, baik berupa ketentuan hukum yang mengatur cara perang togel hongkong dilakukan (conduct of war), maupun ketentuan hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban sipil atau militer (Konvensi Jenewa 1949/Geneva Convention 1949).
Pengaruh HHI Terhadap Hukum Perang
Dengan kata lain, HHI tidak saja mengatur hukum perang tetapi juga mengatur pelindungan terhadap korban perang baik dari militer maupun sipil. Di samping itu, HHI hanya berlaku pada saat terjadinya perang atau konflik bersenjata dan tidak berlaku pada masa damai. HHI juga tidak berlaku pada situasi kerusuhan, huru-hara, dan ketegangan.
Konflik bersenjata sendiri dikelompokkan menjadi dua. Pertama, konflik bersenjata bersifat internasional, yakni konflik yang terjadi antar negara atau beberapa negara yang disebut “International Armed Conflict” (IAC). Misalnya, perang Rusia-Ukraina. Kedua, konflik bersenjata tidak bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi di dalam wilayah negara (internal conflict) atau disebut “Non-International Armed Conflict” (NIAC). Contoh, perang antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya.
Ketentuan HHI yang berlaku dalam IAC dan NIAC tidak sama. Dalam IAC, yang berlaku adalah Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan I 1997. Sedangkan dalam NIAC, yang berlaku hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan/atau Protokol Tambahan II 1997.
Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat (Konvensi I). Kedua, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (Konvensi II). Ketiga, Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang idn live (Konvensi III). Keempat, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (Konvensi IV).
Di samping itu terdapat ketentuan baru yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Pertama, Protokol Tambahan I 1997 yang dibentuk karena metode perang yang digunakan negara berkembang, demikian pula dengan aturan tata cara berperang. Protokol Tambahan I 1997 menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, dan dilarang menggunakan senjata proyektil dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu.