Kenapa pemerintah bingung?
Menurut Fahmy Radhi, seorang pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, keputusan pemerintah dalam membatasi pembelian BBM subsidi adalah karena kekhawatiran Presiden Jokowi terhadap beberapa hal yang tak bisa dihindari.
Menurut Fahmy, potensi terjadi inflasi yang meningkat dan menurunnya kemampuan beli masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi pemerintahan Jokowi.
Ditinggalnya, ada hal politik yang disebutnya tak menguntungkan Presiden menjelang akhir masa kepemimpinannya.
Menurut Fahmy Radhi, kemungkinan adanya dugaan akan menurunkan popularitas pemerintahan Jokowi, itulah yang mungkin membuat mereka enggan menyetujui usulan pembatasan.
Terutama saat suasana politik sedang memanas, mulai muncul protes atau serangan terhadap Jokowi, dengan tambahan fakta bahwa anak bungsunya menggunakan pesawat pribadi, semakin merusak reputasinya menjelang berakhirnya masa pemerintahannya.
Menurut Fahmy, pembatasan pembelian BBM subsidi sangat penting berdasarkan data yang ada.
Berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa anggaran negara dapat dihemat hingga Rp90 triliun jika subsidi BBM ditujukan dengan tepat.
Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk segera dilaksanakan, tegasnya.
Sedihnya, sampai sekarang pemerintah masih terus menunda-nunda.
Menyatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024.
Meskipun begitu, ESDM sebenarnya sudah menyiapkan aturan di mana penggunaan BBM subsidi Pertalite hanya boleh digunakan untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas di bawah 1.400 cc untuk mobil dan di bawah 250 cc untuk motor.
Program saban ini sujud dijajagi dan akan dimasukkan dalam revisi Perpres nomor 191 taun 2014.
Namun selama aturan tersebut belum diterbitkan, Pertalite akan tetap tersedia di semua SPBU Pertamina.
Heppy Wulansari, Corporate Secretary of PT Pertamina Patra Niaga, also ensures that the distribution of Pertalite continues to be carried out in accordance with the assignment given by the Government.
Katanya tidak ada rencana untuk menghentikan penyebaran Pertalite pada 1 September 2024.
Orang-orang tidak perlu percaya pada kabar bohong. Heppy menjelaskan bahwa Pertalite akan terus diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pertamina Patra Niaga, lanjutannya, tetap mendukung usaha pemerintah untuk menjaga agar subsidi BBM tepat sasaran dengan cara mendaftarkan pengguna BBM Subsidi melalui QR Code di situs Pertamina.
Heppy menyampaikan bahwa proses pendaftaran QR Code Pertalite akan dilakukan secara bertahap dan hanya dapat diakses oleh kendaraan roda empat saja.
Sekarang, katanya, registrasi QR Code Pertalite klik disini sedang difokuskan di Jawa, Madura, Bali, serta daerah lain seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika.